Berita Terbaru

TAPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Laksanakan Rapat Tindaklanjut Pembahasan Program Prioritas, Proyeksi PAD, dan Skema Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2026

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Tindaklanjut atas hasil Rapat TAPD tanggal 30 Maret 2026, terkait penyampaian program/kegiatan prioritas, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta skema perubahan belanja Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dihadiri oleh seluruh anggota TAPD. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT, serta turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Yohanes Oktovianus, M.M.

Dalam pelaksanaannya, rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Agenda rapat meliputi penyampaian program dan kegiatan prioritas oleh perangkat daerah, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Selain itu, turut disampaikan proyeksi realisasi PAD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen penting dalam mengukur kapasitas fiskal daerah, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan belanja daerah yang lebih tepat sasaran.

Dalam arahannya, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT, menekankan pentingnya penyusunan proyeksi pendapatan yang realistis dan akuntabel, serta perlunya kehati-hatian dalam merancang skema perubahan belanja agar tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keseimbangan fiskal daerah.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas skema perubahan belanja Tahun Anggaran 2026 yang disusun secara adaptif terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan rapat tindak lanjut ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan sinergi dan konsistensi dalam perencanaan serta penganggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.