Berita Terbaru

Bakeuda NTT Sosialisasikan Mekanisme Pembayaran SP2D Online untuk Gaji ASN dan Belanja Barang/Jasa

KUPANG, 14 OKTOBER 2026 – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan sosialisasi mekanisme tahapan pembayaran Langsung (LS) Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan LS Belanja Barang/Jasa kepada pihak ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev., serta dihadiri oleh perwakilan Bank NTT dan para Bendahara Pengeluaran serta Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji dari masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai mekanisme dan tahapan pencairan dana melalui SP2D Online, khususnya pembayaran LS Gaji ASN melalui pemindahbukuan secara otomatis ke rekening masing-masing pegawai serta pembayaran LS Belanja Barang/Jasa kepada pihak ketiga melalui bank yang dituju.

Melalui penerapan SP2D Online, proses pembayaran diharapkan menjadi lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan mudah ditelusuri. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana sehingga pembayaran kepada ASN maupun pihak ketiga dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, ditekankan pentingnya ketepatan data kepegawaian, kelengkapan dokumen pendukung, serta ketepatan waktu pengajuan oleh masing-masing perangkat daerah. Hal-hal tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses verifikasi dan pencairan dana.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap seluruh bendahara pada perangkat daerah dapat memahami dan melaksanakan mekanisme pembayaran SP2D Online secara tertib dan sesuai prosedur, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.