Berita Terbaru

Pengelolaan Keuangan Daerah NTT Hadapi Tantangan Fiskal, Bakeuda Dorong Transparansi, Efisiensi dan Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kupang, 11 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal, meningkatnya kebutuhan pembangunan, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi NTT, Bapak Drs. Benhard Menoh, MT, dalam Podcast bertema “Tantangan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang diselenggarakan pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam podcast tersebut, Bapak Drs. Benhard Menoh, MT menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk semakin cermat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, untuk menjaga kesehatan APBD, Bakeuda Provinsi NTT menerapkan berbagai strategi, antara lain menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat pengendalian belanja, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD juga terus dilakukan guna memastikan realisasi anggaran tetap sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang terus didorong pemerintah daerah. Namun demikian, efisiensi tidak diartikan sebagai pengurangan pelayanan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang optimal. Belanja yang kurang produktif terus dievaluasi dan diarahkan kepada program-program prioritas yang mendukung pembangunan daerah.

Dalam mendukung tata kelola keuangan yang semakin modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diawasi. Bakeuda juga terus mengembangkan berbagai inovasi digital, seperti layanan pembayaran non-tunai, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta dashboard monitoring keuangan yang memungkinkan pimpinan daerah memantau realisasi anggaran secara real time.

Bapak Drs. Benhard Menoh, MT menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dengan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Selain itu, dinamika regulasi, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta kebutuhan percepatan pembangunan menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Bakeuda bersama seluruh perangkat daerah berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, serta membangun budaya akuntabilitas dan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai pentingnya Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Provinsi NTT. Menurut Kepala Bakeuda, DAU masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, dan pelayanan publik lainnya. Tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat menyebabkan setiap penyesuaian DAU berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dan ruang belanja pembangunan.

Dampak dari keterbatasan fiskal tersebut dapat dirasakan pada berbagai sektor pembangunan, mulai dari pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus menerapkan pengelolaan keuangan yang berbasis prioritas agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi secara optimal.

Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan komitmennya dalam memenuhi belanja wajib atau mandatory spending pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah tetap menjaga alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan di luar gaji. Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas mengingat kondisi geografis NTT sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan konektivitas antarwilayah yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah terus melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengelolaan aset daerah, optimalisasi retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Podcast tersebut juga menyoroti pentingnya pembentukan dana cadangan untuk mendukung pelaksanaan agenda strategis daerah dan nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana cadangan diperlukan agar kebutuhan pembiayaan kegiatan besar dapat dipersiapkan secara bertahap tanpa membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan PON dipersiapkan untuk mendukung pembinaan olahraga dan kesiapan daerah menghadapi agenda olahraga nasional, sedangkan dana cadangan Pilkada bertujuan memastikan seluruh tahapan demokrasi daerah dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Selain pengelolaan belanja daerah, pemerintah juga terus mendorong investasi daerah melalui penyertaan modal kepada Bank NTT dan PT Flobamora. Penyertaan modal tersebut merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah.

Pada Bank NTT, penyertaan modal dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan, memperluas akses layanan keuangan, mendukung pelaku UMKM, serta meningkatkan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah. Sementara itu, investasi pada PT Flobamora diarahkan untuk mengembangkan berbagai sektor strategis seperti perdagangan, energi, pariwisata, dan sektor potensial lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.

Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap penyertaan modal dilakukan melalui kajian kelayakan, analisis kemampuan keuangan daerah, serta persetujuan DPRD. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD juga terus dilakukan agar investasi yang diberikan dapat menghasilkan manfaat dan memberikan pengembalian yang optimal bagi daerah.

Menutup podcast tersebut, Bapak Drs. Benhard Menoh, MT menegaskan bahwa investasi daerah yang dikelola secara sehat dan produktif akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan ekonomi, dukungan bagi pelaku UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pada akhirnya, seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Provinsi NTT optimistis APBD dapat menjadi instrumen pembangunan yang kuat dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.