Berita Terbaru

Perkuat Pemahaman Tata Kelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Jadi Narasumber Orientasi DPRD TTU

Kupang- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Orientasi Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2026, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi bertajuk Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari ini bertempat di Aston Kupang Hotel & Convention Center.

Kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman pimpinan serta anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam paparannya, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT menyampaikan bahwa penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi yang disampaikan selama dua jam pelajaran (2 JP) tersebut menguraikan berbagai aspek teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses penatausahaan transaksi keuangan, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD dapat semakin memahami peran strategisnya dalam fungsi penganggaran dan pengawasan, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.