Berita Terbaru

Penyerahan DPA-SKPD 2026, Gubernur NTT Dorong Percepatan Pelaksanaan Pembangunan

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)–SKPD Tahun Anggaran 2026 kepada para Pimpinan Perangkat Daerah pada Selasa, 06 Januari 2026. Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 7 Perangkat Daerah menerima DPA-SKPD secara simbolis sebagai perwakilan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Badan Perbatasan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Penyerahan simbolis ini mencerminkan kesiapan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Perangkat Daerah lainnya mengambil DPA-SKPD secara langsung di Kantor Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Anggaran, sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Gubernur Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen penggerak ekonomi, mempercepat pembangunan, serta memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah diminta untuk melaksanakan anggaran secara disiplin, efektif, dan bertanggung jawab.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi NTT memfokuskan pelaksanaan anggaran pada program yang tepat sasaran dan berdampak langsung, peningkatan kualitas pelayanan publik, evaluasi kinerja ASN berbasis capaian, serta perencanaan dan pelaporan kinerja yang terukur dan akuntabel.

Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja bulanan, menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mingguan, serta melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan anggaran.

Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa anggaran daerah dijalankan secara terukur, disiplin, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, guna mewujudkan pembangunan NTT yang berkelanjutan.