Berita Terbaru

Pemprov NTT Bahas Strategi Akselerasi Belanja Transfer di Triwulan Akhir Tahun 2025

Kupang, 3 November 2025 — Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir dalam program K’TONG BA’OMONG TVRI NTT, membahas “Strategi Akselerasi Belanja Transfer ke Daerah di Triwulan Akhir Tahun 2025.”

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Drs. Benhard Menoh, MT, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi dana transfer ke Pemerintah Provinsi NTT mencapai Rp3,112 triliun, dengan realisasi sebesar 78,25% atau Rp2,435 triliun per 31 Oktober 2025.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi transfer ke kas daerah telah melampaui 50%, dan saat ini tengah berada pada tahap pelaksanaan di lapangan. DAK Fisik tahun 2025 sebagian besar dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, dengan harapan seluruh kegiatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Bapak Benhard juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik untuk mendukung pembangunan dan memperkuat belanja infrastruktur di daerah. Ia menjelaskan bahwa pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, alokasi DAK Fisik untuk belanja infrastruktur secara nasional mengalami penyesuaian dan pengurangan, yang turut berdampak pada DAK Fisik, DAU SG, serta Belanja Modal di daerah.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Benhard menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

“Memang mengalami penurunan, tapi penurunan ini tidak boleh melemahkan pelayanan publik. Untuk menghadapi ini, berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar bagaimana caranya pelayanan publik dan rutinitas tetap berjalan,” ujar Bapak Benhard Menoh.

Pemerintah Provinsi NTT tetap optimis bahwa capaian realisasi belanja hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai minimal 80%, sejalan dengan upaya menjaga efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

Melalui strategi akselerasi yang terukur, Pemprov NTT berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.