Tentang Kami

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timu Nomor 26 Tahun 2022, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai berikut :

• Merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
• Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4 orang kepala Bidang, 2 orang kepala sub bagian, 8 orang kepala sub bidang, 4 orang Pejabat Fungsional yang juga ditunjuk sebagai sub koordinator serta 57 staf pelaksana;
• Badan Keuangan memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta menyelenggarakan fungsi berupa : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah, 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah, 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah, 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah, dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
• Selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki wewenang : 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, 2. Mengesahkan DPA SKPD;, 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah, 5. Menetapkan SPD, 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah, 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, 8. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.